Please wait... X

Berita PDI Perjuangan Dorong Kepala Daerah Bangun Kampung Nelayan .

PDI Perjuangan, 08/Oct/2020

PDI Perjuangan Dorong Kepala Daerah Bangun Kampung Nelayan .

PDI Perjuangan mendorong kepala daerah dan DPRD membangun kampung nelayan berkualitas. Hal itu bertujuan untuk memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.


Dorongan itu dinyatakan saat DPP PDI Perjuangan melaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakorbidnas) bidang kelautan, perikanan, dan nelayan secara daring, Rabu (7/10). Rakorbidnas dengan tema Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan itu dibuka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri.


Dalam sambutanya Sekjen DPP PDI Perjuangan menyampaikan perlunya mengubah cara pandang terkait pembangunan maritim. Melalui laut jalan kemakmuran rakyat Indonesia bisa diwujudkan. 


Hasto menegaskan, sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan ingin memberikan bagaimana arah terhadap situasi perekonomian rakyat yang mau tidak mau terpengaruh pandemi Covid-19. Dalam konteks itu, maka rakorbidnas bidang kelautan dan perikanan ini menjadi kontekstual. 


"Laut merupakan halaman depan kita. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang kita sebagai cara pandang bangsa maritim yang harus melihat jalan kemakmuran kita itu melalui laut, berada di laut".


Hasto mencatat Indonesia memiliki panjang pantai 150.000 KM dengan potensi kelautan yang luar biasa. Dan harus dipahami, potensi itu takkan bisa dimanfaatkan apabila tanpa penguasaan teknologi. 


"Manakala kita menguasai ilmu pengetahuan, kita menguasai teknologi, kita jabarkan seluruh gagasan Bung Karno yang menjadikan kawasan Timur sebagai kawasan pusat maritim kita, maka industri maritim itu harus dikembangkan dari hulu ke hilir," jelasnya.


Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan menjelaskan potensi kelautan Indonesia masih sangat besar. Namun, sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi itu juga masih rendah, mengingat kawasan pesisir Indonesia pemukiman terpadat dengan 75 persen warga bermukim. Alhasil, tingkat kemiskinan juga tetap tinggi.


Pada titik itu, DPP PDI Perjuangan mengharapkan para kadernya bisa berperan, khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah. “Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil,” kata Rokhmin 


Menurut Rokhmin, banyak hal yang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi bidang kelautan. Pertama adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan. “Misalnya, penyuluhan perlu dilakukan agar para nelayan bisa mempraktikkan bagaimana cara agar mutu ikan tetap bagus dan dihargai tinggi".


Langkah selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh, ada berbagai pelabuhan perikanan yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal ini bisa dibereskan oleh kepala daerah dan DPRD.  Selain itu juga mencari mata pencarian alternatif untuk nelayan, jika seandainya tak bisa melaut. Menurut Rokhmin, dengan semua ini dilakukan, maka 2024 semua bisa mendayagunakan sektor kelautan ini.


“Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas,” jelasnya. 


Dalam acara itu, hadir juga sebagai narasumber yaitu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuanga sebagai penanggap. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin. 


Gubernur Jawa Tengah mengatakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 bisa menjadi momentum untuk memasukkan program kampung nelayan mandiri.


“Kita bisa bikin quick win. Saya dari Jawa Tengah, di sini ada Pak Bupati Pati, itu bagus itu, bagaimana kita menata kampung nelayan kita dan melakukan asesmen apa yang menjadi problem. Misalnya apakah kita akan membantu nelayan, atau mendorong budidaya, atau apakah dengan kecanggihan teknologi, atau yang lain. Ambil saja satu atau dua, terus kita tempatkan,” katanya.

 

Instagram

Twitter

Facebook