Please wait... X

Berita PDI Perjuangan Tempuh Jalur Hukum: Sarana Pendidikan Politik Bangsa

PDI Perjuangan, 26/Jun/2020

PDI Perjuangan Tempuh Jalur Hukum: Sarana Pendidikan Politik Bangsa

Sebagai partai politik yang sah dan mendapatkan mandat rakyat terbesar dalam dua kali pemilu 2014 dan 2019 merasa kecewa dan diperlakukan dengan tidak adil serta tidak berprikemanusiaan atas insiden pembakaran bendera partai dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri serta menuduh PDI perjuangan sebagai partai komunis dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

“Bagi PDI Perjuangan, sebagai sebuah negara demokrasi,  terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan dalam  masyarakat kita adalah sebuah rahmat, apalagi dalam sebuah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah suatu hal yang wajar terjadi karena regulasi kita juga telah mengatur adanya hak dan kewajiban elemen masyarakat luas untuk memberikan kritik, saran dan perbaikan atas sebuah RUU, termasuk dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Jumat (26/6/2020).

 

Ahmad Basarah yang juga Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh semua pihak atas RUU HIP ini. Namun, yang tidak dibenarkan dan tidak dikehendaki dalam pengunaan hak demokrasi tersebut jika dilakukan dengan cara kekerasan dan fitnah yang tidak dapat dibuktikan, sehingga berpotensi menjadi suatu perbuatan tindak pidana, serta dapat mengaburkan substansi permasalahan yang sedang dibahas.

 

“Sebagai partai politik kami telah difitnah dan diperlakukan tidak berperikemanusiaan serta berusaha memancing emosi massa keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia, namun Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri telah merespon dengan tegas namun arif bijaksana dengan mengeluarkan Perintah Harian kepada segenap kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia,” ujar Basarah.

 

Surat Perintah Harian tersebut, lanjut Basarah, ditujukan kepada para pengurus partai mulai dari DPP hingga pengurus Anak Ranting, kader partai yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia hingga jajaran Eksekutif tingkat pusat untuk senantiasa mawas diri dan tidak terpancing terhadap berbagai upaya provokasi dan adu domba serta menjaga persatuan bangsa Indonesia.

 

“Bu Mega telah mengingatkan segenap kader PDI Perjuangan untuk memegang teguh Pancasila sebagai suluh perjuangan dalam menghadapi setiap ancaman dan masalah kebangsaan yang muncul,” kata Basarah.

 

Sebagai konsekuensi negara hukum yang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, negara telah berjanji untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan jutaan keluarga besar PDI Perjuangan juga adalah bagian dari segenap bangsa Indonesia yang dimaksudkan Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut.

 

“Maka kami meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami serta memfitnah dan merugikan nama baik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Atas dasar pertimbangan tersebut serta memberikan pendidikan politik dan cara berdemokrasi berdasar atas hukum yang baik dan berkeadaban, maka dengan sadar namun juga sangat terpaksa kami menempuh langkah hukum. Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas berbagai aksi kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah mencederai semangat demokrasi kita,” jelas Basarah.

 

Namun demikian, sebagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan, menurut Basarah, PDI Perjuangan akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruan dan kesalahannya. Sementara mengenai polemik RUU HIP, sudah sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasil (BPIP) dalam melakukan  pembinaan ideologi bangsa.

 

“Oleh karena itu, kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila, serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang. Karena Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum. Apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apapun, karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apapun,” tutur Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro ini.  

 

Jika tugas pembinaan ideologi bangsa diatur dalam payung hukum undang-undang, lanjut Basarah, maka baik pengaturan atau pembentukan norma hukum maupun spektrum pengawasan, akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat serta melibatkan partisipasi masyarakat luas jika dibandingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik hukum dan diskresi Presiden.

 

“Cara pengaturan lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat “top down” dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas,” kata Basarah.

 

Lebih lanjut Basarah mengungkapkan bahwa dalam proses dan hasil sementara draft RUU HIP oleh Baleg DPR RI bila dinilai terdapat kekeliruan dan kekurangan, harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena banyak anggota fraksi partai politik di dalam pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI yang juga dihormati hak bicara dan hak suaranya. Untuk itu, tugas kita semua adalah mendengarkan dan menindaklanjuti kritik, saran dan pendapat masyarakat  luas, termasuk dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, Purnawiraan TNI/Polri  dan lain sebagainya demi perbaikan dan hadirnya sebuah RUU yang memang bukan hanya memenuhi azas legalitas formal tetapi juga memenuhi azas legitimasi dari masyarakat luas serta memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas dan pembinaan ideologi bangsa.

 

“Kami hormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ini, dan saat ini adalah momentum yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah untuk sampai kepada permufakatan yang arif dan bijaksana, berdasarkan satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para Pendiri Bangsa kepada anak-cucu kita agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh sepanjang masa,” pungkas Basarah.

Instagram

Twitter

Facebook