Please wait... X

Berita PDI Perjuangan Diskusi Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak se-Kota Depok Tahun 2019

PDI Perjuangan, 11/Mar/2020

PDI Perjuangan Diskusi Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak se-Kota Depok Tahun 2019

Utamakan perlindungan untuk korban kekerasan.

 

DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Bidang Perempuan dan Anak menyelenggarakan Diskusi Laporan Tahunan Kekerasan Perempuan dan Anak Depok sepanjang tahun 2019 pada Sabtu (7/3/2020). Data tersebut diambil dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok, dan P2TP2A Kota Depok.

 

“Kita minta juga data dari pengadilan, namun hingga acara berlangsung tidak ada respon,” kata Sahat Farida, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Kegiatan ini merupakan partisipasi PDI Perjuangan Kota Depok dalam menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Agung Putri staf khusus Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Uli Pangaribuan dari LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta, Ipda Elia Herawati Kepala Unit PPA Polresta Depok, dan Nessi Annisa Handari Kepala DPAPMK (Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga) Kota Depok.

 

“Kita memang mengundang lembaga terkait yang mengurus isu perempuan dan anak. Sepertinya sepele, tetapi banyak persoalan di dalamnya,” ujar Ikravany, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok. Ikra menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan internal yang juga menjadi bagian dari pendidikan anggota partai.

 

Diskusi diawali dengan arahan pemerintah pusat, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait penambahan fungsi pelayanan dalam kementerian ini.

 

“Selama ini Kementerian PPA bersifat koordinatif, setelah dievaluasi, oleh Presiden Jokowi, kementerian ini mengemban tugas layanan. Jadi sifatnya juga memberikan pelayanan langsung,” kata Agung Putri.

 

Lebih lanjut Agung Putri menjelaskan, saat ini masih terus dilakukan kajian, namun kecenderungan kekerasan yang terjadi dilatarbelakangi faktor ekonomi, kemiskinan yang dialami perempuan.

 

“Salah satu target utama kementerian saat ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, bagaimana perempuan di Indonesia menjadi mandiri dan bisa menguatkan posisi mereka,” ujar Agung Putri.

 

Hal ini ditegaskan pula oleh Kanit PPA Polresta Depok, Ipda Elia, banyaknya kasus yang masuk kemudian dicabut kembali oleh korban pelapor adalah karena posisi ekonomi yang tergantung dengan suami.

 

“Sudah laporan kemudian dicabut lagi laporannya, korban merasa jika diteruskan maka akan mengalami masalah ekonomi yang lebih berat, karena pelaku adalah pencari nafkah,” jelas Ipda Elia.

 

Begitu juga dengan jargon Kota Layak Anak, “Depok ini disebut kota layak anak, tetapi sangat rawan anak,” lanjut Ipda Elia.

 

“Kita selalu melakukan inspeksi, dan banyak terjadi kejadian prostitusi online yang objeknya adalah anak-anak. Polresta berharap bisa terjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk pencegahan dan penanganan,” katanya.

 

Sementara Uli Pangaribuan dari LBH APIK memaparkan potret kekerasan dan layanan terhadap perempuan serta anak korban kekerasan di kota Depok. “Kami setiap tahunnya memang mengeluarkan laporan tahunan kekerasan perempuan dan anak dari lima wilayah kerja kami, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Dari data kami, jumlah laporan masuk dan layanan yang diberikan, Depok menempati urutan ketiga,” ujar Uli.

 

LBH APIK menyoroti belum adanya program visum gratis terhadap korban juga ketiadaan layanan rumah aman bagi korban kekerasan. Hal ini juga dibenarkan oleh Polresta yang mengeluhkan tidak ada rumah sakit yang membuat MoU gratis visum bagi korban kekerasan.

 

“Jadi, korban itu harus ke RS Polri di Kramat Jati, sebagian harus membayar sendiri,” tambah Uli.  

 

Nessi Annisa Handari, Kepala DPAPMK Kota Depok menjelaskan bahwa bersama bagian hukum Pemda Depok sedang merancang Peraturan Walikota (Perwal) mengenai bantuan sosial bagi korban kekerasan.

 

“Kita sedang merancang itu bersama bagian hukum. Unit PPA Pemda Depok juga sedang membuat rumah aman, akan efektif berjalan pada tahun 2021. Tapi jika ada yang membutuhkan di 2020 ini bisa kita sediakan. Alamatnya tidak perlu dipublikasikan lah ya,” kata Nessi

 

Berikut adalah data masuk yang diolah oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok:

 

Dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sepanjang tahun 2019 dilaporkan 84 anak menjadi korban pelapor dan 4 laporan pelaku kekerasan. Untuk dewasa  58 perempuan korban pelapor  kasus dan 3 laporan kasus. Dengan klasifikasi jenis kekerasan; fisik, psikis, seksual, pornografi, penelantaran, trafficking, kdrt.

 

No

Jenis kekerasan

Anak

Dewasa

1

Fisik

13

2

2

Psikis

9

10

3

Seksual

59

8

4

Pornografi

2

0

5

Penelantaran

4

8

6

Trafficking

0

0

7

KDRT

0

31

8

Lainnya

1

2

 

 

Dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Depok sepanjang tahun 2019 ada 300 kasus yang dilaporkan. Kasus KDRT merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan yakni sejumlah 124 kasus. UPPA membagi jenis kekerasan ke dalam; pencabulan anak, persetubuhan anak, eksploitasi anak, diskriminasi anak, penganiayaan anak, KDRT, perzinahan dan perkosaan.

 

No

Jenis Kekerasan

Jumlah Laporan

1

Pencabulan anak

45 kasus

2

Persetubuhan anak

39 kasus

3

Eksploitasi anak

2 kasus

4

Diskriminasi anak

2 kasus

5

Penganiayaan anak

40 kasus

6

KDRT

124 kasus

7

Perzinahan

32 kasus

8

Perkosaan

16 kasus

 

Instagram

Twitter

Facebook