Please wait... X

Berita Anggota Dewan PDI Perjuangan Tak Boleh Korupsi, Hidup Sederhana, dan Harus Paham Geopolitik

PDI Perjuangan, 19/Nov/2019

Anggota Dewan PDI Perjuangan Tak Boleh Korupsi, Hidup Sederhana, dan Harus Paham Geopolitik

PDI Perjuangan mewajibkan seluruh anggota DPRD tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar mencegah perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri. 

 

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut kepada lebih dari seribu orang anggota DPRD dari sejumlah daerah seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengikuti bimbingan teknis di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019).

 

"Kita ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Siap?" tanya Hasto.

 

"Siap," seluruh peserta acara menjawab serempak. 

 

DPP PDI Perjuangan, menurut Hasto, selalu mengirimkan surat edaran kepada kader untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri. Karena negara sudah memberikan pendapatan bersih sah alias take home pay yang sudah sangat cukup untuk para anggota dewan. 

 

"Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi takkan mendapat tempat, dipecat seketika," tegas Hasto. 

 

Dia juga mengingatkan bahwa para anggota dewan dari partai harus menghadirkan wajah Partai dengan pola hidup sederhana. "Jadi bukan hidup bermewah-mewahan. Hiduplah sederhana," ujarnya. 

 

Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan dengan menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya. 

 

PDI Perjuangan akan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Para pimpinan dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan kepemimpinan benar-benar demi kesejahteraan rakyat. "Kita harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan," kata Hasto. 

 

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa semua anggota dewan wajib memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab tak ada negara yang maju tanpa penguasaan terhadap iptek. 

 

Di sisi lain, setiap anggota dewan dari PDIP juga wajib memahami dan memiliki pandangan luas soal kondisi geopolitik. Hasto lalu menjelaskan panjang soal ketegangan di Timur Tengah saat ini yang tak lepas dari intervensi kepentingan negara asing. Persoalan di Indonesia sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan percobaan-percobaan sejenis. Semisal dalam kasus-kasus intoleransi yang merupakan akar dari radikalisme. Maka sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, seluruh kader PDI Perjuangan wajib memahami geopolitik itu.

 

Setidaknya mencegah jangan sampai kepentingan asing memainkan politik di dalam negeri. Anda harus pahami bahayanya intervensi asing dalam politik sebuah bangsa. Mari bersama-sama melihat tantangan ideologi Pancasila untuk mencegah bahaya gerakan manipulator agama," kata Hasto. 

 

Hasto juga mengingatkan para anggota dewan agar mengembangkan kemampuan komunikasi politik yang baik demi akuntabilitas politik. Agar masyarakat juga memahami dengan baik seluruh kebijakan politik PDI Perjuangan. 

 

Kegiatan dilaksanakan atas kerja sama PDI Perjuangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertema Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Propinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai perwakilan Kemendagri, hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Kemendagri, Andi Batara Lifu.

 

Instagram

Twitter

Facebook