Please wait... X

Berita Pengurus Baru DPP PDI Perjuangan, Ada Mahkamah Partai dan Kuota 36 Persen Perempuan

PDI Perjuangan, 06/Oct/2019

Pengurus Baru DPP PDI Perjuangan, Ada Mahkamah Partai dan Kuota 36 Persen Perempuan

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kepengurusan masa bakti 2019-2024 hasil Kongres V di Bali ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Rabu (25/9/2019). Struktur terbaru dalam AD/ART adalah keberadaan Mahkamah Partai dan kuota perempuan 36 persen di kepengurusan.

Menkumham Yasonna Laoly menerima langsung berkas pendaftaran dari para Ketua DPP yang terdiri dari Wasekjen Utut Adianto bersama sejumlah Ketua DPP yakni Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Sri Rahayu.

Utut Adianto mengatakan ada perbaikan AD/ART yang disertakan di dalam berkas perubahan. Hal tersebut akan menjadi pedoman kerja yang mengikat bagi semua kader Partai.

"Susunan pengurus DPP ada 36 nama, dari total jumlah itu, ada 13 perempuan yang berarti 36 persen keterwakilan perempuan," kata Utut Adianto.

Eriko Sotarduga menambahkan, dalam AD/ART disebutkan kepengurusan DPP berjumlah 27 orang. Sembilan orang berada pada departemen yang tidak terpisah dari DPP dan ada tiga departemen yakni bidang internal, bidang pemerintahan, dan bidang kerakyatan.

Utut melanjutkan, Partai juga mendaftarkan keberadaan Mahkamah Partai pada berkas yang diserahkan kepada Menteri Yasonna. Nantinya Mahkamah Partai diketuai oleh Ketua DPP Bidang Hukum.

“Sesuai prinsip yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, seluruh kader Partai adalah keluarga besar. Sehingga setiap perselisihan, diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai. Jadi ketika satu sama lain ada perselisihan, kita dilarang membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Kami diajari Ibu Megawari untuk seadil-adilnya," jelas Utut.

Sementara itu Djarot Saiful Hidayat menerangkan bahwa Partai selalu mengutamakan cara musyawarah dan mufakat, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan. "Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat obyektif," ujar Djarot.

Djarot memberi contoh, pada saat pencalegan Pemilu 2019, yang berselisih akan diundang hadir di kantor DPP. Semua pihak lalu diminta menunjukkan bukti dan prosesnya direkam. Dari semua itu barulah diputuskan oleh pimpinan pusat partai.

"Ini menyangkut masalah nasib orang dan bagian dari pelaksanaan demokrasi kita di Partai. Sekaligus untuk mendidik agar kita menjadi parpol yang sehat, parpol yang betul-betul objektif, betul-betul mengutamakan pendidikan karakter dari kadernya," ucap Djarot menjelaskan prinsip kerja Mahkamah Partai.

Utut bersama para Ketua DPP kemudian secara simbolis menyerahkan berkas kepada Menteri Yasonna.

"Terima kasih atas penerimaan Menteri dan jajaran. Besar harapan kami, bisa diproses sehingga kami bisa lebih cepat bekerja dan membantu demi perbaikan kesejahteraan rakyat," kata Djarot.

Menteri Yasonna menyatakan Kemenkumham menerima dan siap memproses berkas perubahan. "Bila lengkap dalam satu dua hari bisa diselesaikan pemrosesannya, terkecuali bila ada masalah," kata Yasonna.

Instagram

Twitter

Facebook