Please wait... X

Pidato_Ketua_Umum MENEMUKAN KEMBALI PONDASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA INDUSTRI

PDI Perjuangan, 10/May/2018

MENEMUKAN KEMBALI PONDASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA INDUSTRI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya.

 

Hadirin yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenanNya kita dapat berkumpul pada hari ini, dalam rangka berurun rembuk, memberikan kontribusi pemikiran untuk keberlangsungan perjalanan bangsa yang lebih baik.

Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berbicara di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Saya selalu memandang bahwa BPPT adalah suatu institusi penting. Sudah sepantasnya BPPT mendapatkan penguatan  dalam melakukan tugas pengkajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa.

Pertemuan hari ini merupakan momen berharga, di tengah bergulirnya kehendak kuat dari Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Saya mendukung keinginan Presiden tersebut. Karena itu, saya  terus menyuarakan di berbagai kesempatan tentang pentingnya riset. Tidak ada satu negara pun dapat menjadi negara industri yang kuat, tanpa riset yang kuat. Tidak ada satu negara pun dapat menjadi sebuah negara maju, tanpa riset yang kuat. Tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi negara yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tanpa riset yang kuat!

Saudara-saudara,

Ada dua hal yang beberapa waktu terakhir ini saya suarakan terkait riset. *Pertama, anggaran riset yang masih minim. Data UNESCO 2016 menunjukkan Indonesia baru mengalokasikan 0,25% PDB, yaitu 25,8 Triliun. Ini setara dengan 1,23% dari total 2.095 Triliun APBN 2016. Terdiri dari: modal 6,65%, operasional 30,68%, diklat 5,77%, jasa iptek 13,17%. Sementara yang fokus untuk penelitian dan pengembangan, sebesar 43,74%. Jadi, sebenarnya anggaran yang murni untuk riset hanya sebesar 11,28  Triliun atau hanya 0,54% dari total APBN 2016.

Sementara untuk tahun 2018, anggaran riset yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga adalah 24,9 Triliun dari total 2.221 Triliun APBN 2018. Jika diasumsikan prosentase anggaran yang murni untuk riset, tetap pada angka 43,7%, maka setara dengan 10,89 Triliun atau hanya 0,49% dari total APBN 2018. Turun 0,05% dari APBN dua tahun lalu.

Kedua, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Riset. Sampai hari ini saya terus menyuarakan pentingnya regulasi yang berpihak pada SDM Riset, terutama peneliti dan perekayasa. Saya ambil contoh konkret yaitu peraturan yang memutuskan usia pensiun 60 tahun bagi peneliti dan perekayasa. Akibat aturan tersebut ada 556 orang peneliti madya yang dipensiunkan. Artinya, Indonesia kehilangan 20% dari total peneliti madya atau 6% dari total peneliti secara nasional. Padahal, tidak mudah bagi bangsa ini melahirkan peneliti madya. Untuk urusan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat paradigma umur yang dipertimbangkan. Kalau saya dimintai pendapat, dan semoga pendapat saya didengarkan, pensiun bagi peneliti dan perekayasa tidak dapat disamaratakan dengan jabatan fungsional umum. Negara membutuhkan peneliti dan perekayasa. Jadi, menurut saya, peneliti dan perekayasa, juga para pakar secara umum, termasuk  yang berada di Perguruan Tinggi, batasan pensiunnya adalah kemampuan berpikir. Selama mereka masih mampu memberikan sumbangsih pikiran dan gagasan, selama itu pula mereka harus tetap diberi ruang dan akses untuk mengabdikan diri kepada negara.

Dua hal di atas sebagai cermin bahwa riset belum menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. Namun demikian, alokasi anggaran yang besar, jumlah peneliti dan perekayasa yang aktif tidak dapat menjadi tolok ukur apakah riset dapat berkembang pesat atau tidak. Pengarusutamaan riset bagi sebuah negara hanya dapat dipastikan jika aturan hukum yaitu undang-undang yang mengaturnya memastikan, memandatkan, agar riset bukan hanya menjadi masukan dalam memutuskan kebijakan pembangunan. Logika legislasi kata “masukan” berarti boleh iya dan boleh tidak digunakan. Singkatnya, “suka-suka”. Menurut saya, Indonesia harus keluar dari paradigma “suka-suka saja” dalam urusan riset. Mau digunakan boleh, tidak digunakan tidak apa-apa. 

Saya, kebetulan pernah tiga kali terpilih menjadi anggota DPR. Kadang-kadang, dalam penyusunan suatu undang-undang kita tidak detil, tidak memperhitungkan dampak bagi masa depan. Seringkali penyusunan undang-undang diwarnai dengan sikap ego sektoral sesaat para pihak yang terlibat. Banyak di antara kita yang belum menyadari, bahwa saat suatu undang-undang diputuskan berlaku, maka akan mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak yang belum menyadari, saat suatu undang-undang dilahirkan, maka siapa pun warga negara, apa pun posisinya, akan menanggung akibat dari pasal dan ayat yang diputuskan. Selama undang-undang tersebut tidak direvisi, maka selama itu pula akan berlaku hukum, dengan segala akibatnya, terhadap rakyat, bangsa dan negara. 

Saudara-saudara,

Atas inisiatif Pemerintah, saat ini, di DPR  sedang berlangsung pembahasan Revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bisakah saudara-saudara bayangkan, jika dalam revisi tersebut riset kembali diputuskan hanya sebagai masukan dalam keputusan kebijakan pembangunan. Jika riset hanya diposisikan sebagai masukan, akankah ada kepastian hasil riset para peneliti dan perekayasa Indonesia digunakan sebagai dasar dari setiap program pembangunan yang diputuskan? Jika riset hanya dikategorikan sebagai masukan, akankah ada kepastian perlindungan dan penguatan terhadap peneliti dan perekayasa? Jika riset dalam undang-undang dikatakan sebagai masukan, yang terjadi maka orientasi para peneliti dan perekayasa digiring untuk sekedar mencapai target publikasi, lalu mengumpulkan poin untuk mencapai gelar Profesor Riset.

Pertanyaan dasar selanjutnya, jika SDM riset hanya seperti itu orientasinya, mungkinkah Indonesia menjadi negara industri  maju yang menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat, serta kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia?

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya tidak akan memaparkan berbagai teori ilmiah dan tahapan-tahapan industri yang harus kita lalui. Saya hanya akan sedikit membuka kalimat kunci untuk menjadi negara industri, yaitu Science Based Policy, kebijakan pembangunan yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah pondasi dasar yang sesungguhnya, yang telah diletakkan oleh Proklamator, sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Ia sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri. Arsip sejarah memperlihatkan bahwa Bung Karno melibatkan tidak kurang dari 600 pakar. Mereka tergabung dalam Dewan Perancang Nasional. Bung Karno menekankan bahwa pondasi Rencana Pembangunan Nasional harus bersifat ilmiah,  yang merupakan hasil riset nasional, yang berdasar pada kenyataan yang ada dan kebutuhan rakyat Indonesia.

Riset ilmiah tersebut melahirkan sebuah cetak biru (blueprint) pola pembangunan nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Inilah rencana pembangunan nasional pertama bagi Indonesia, sebagai pondasi, dasar pembangunan rohaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat. Inilah sesungguhnya pondasi pembangunan tata perekonomian nasional, agar di atasnya dapat dibangun suatu “rumah Indonesia” yang sanggup berdiri di atas kaki sendiri, yang tidak bergantung kepada pasang surutnya ekonomi dunia.

Saudara-saudara,

Bung Karno mengatakan, Rencana Pembangunan Nasional tersebut bukan milik Presiden, bukan milik Depernas, bukan milik DPR atau MPR. Tetapi milik seluruh elemen bangsa, national property. Tidak boleh satu orang pun mengubahnya. Semua elemen bangsa wajib berpedoman dan terlibat dalam menjalankannya. Karena derajat kepentingannya untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara, maka prinsip-prinsip ideologi Pancasila yang juga menjadi pijakan riset  untuk penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ditetapkan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Para pakar, peneliti, perekayasa, akademisi yang saya banggakan.

Saya menyampaikan sedikit nukilan sejarah di atas, bukan untuk mengajak kembali 100% pada blueprint Rencana Pembangunan yang dibuat oleh Bung Karno dan 600 pakar pendahulu kita. Zaman telah berubah, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Tetapi saya yakin suatu bangsa yang dapat berdiri tegak adalah bangsa yang tidak meninggalkan pondasi yang diletakkan para pendiri bangsanya sendiri. Saya sendiri tetap pada pendirian, dan semoga Anda semua sependapat dan mau memperjuangkannya bersama saya, “Science Based Policy” harus menjadi prinsip dalam pembangunan Indonesia. Apalagi jika kita bersungguh-sungguh menginginkan Indonesia menjadi negara industri. Karena itu, pertama saya mengajak anda semua, mari kita perjuangkan dalam Revisi atas Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  harus eksplisit dikatakan: “riset ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah.”

Kedua, dengan tidak berorientasi pada persoalan eksistensi lembaga, tetapi pada kepentingan bangsa ke depan, mohon dibantu untuk dikaji terkait pentingnya Indonesia memiliki satu Badan Riset Nasional. Suatu badan yang akan mengkonsolidasikan seluruh riset di perguruan tinggi,  Kementerian dan Lembaga negara, serta di lembaga swasta agar ada satu irama, satu visi dan misi yang benar-benar sama dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak perlu khawatir akan kehilangan peran. Rumuskan bersama seperti apa bagan organisasi yang tepat. Tapi, menurut saya untuk hilirisasi riset dalam kaitan dengan inovasi dan  industrialisasi, jelas posisi BPPT harus diperkuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Riset Nasional. 

Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan dan perlindungan bagi SDM riset itu sendiri, dari peningkatan kualitas, status kerja, hingga penghargaan atas kekayaan intelektual yang mereka lahirkan.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Bung Karno pernah mengirimkan ribuan generasi muda untuk mengejar pengetahuan di luar negeri. Program  itu dilanjutkan oleh Pak Habibie, jumlahnya juga ribuan anak muda. Mereka adalah salah satu generasi premium yang dipersiapkan untuk membangun Indonesia menjadi negara industri.

Saya yakin, mereka semua memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Saat negara memanggil, mereka siap singsingkan lengan, bergotong royong untuk negeri. Sekali lagi, saya mengajak Anda semua untuk berjuang bersama mewujudkan Indonesia menjadi negara industri, yang berbasis pada riset nasional. Tentu, kita akan terus menjalin persahabatan, persaudaraan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi, menurut saya, sekaranglah saat yang tepat untuk kembali menghidupkan spirit percaya pada kekuatan anak bangsa kita sendiri. Itulah perjuangan yang selalu akan saya gelorakan. Semoga hadirin semua mau menjadi bagian dari perjuangan itu!

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Santi Santi Santi Om

Salom

Gedung BPPT Jakarta, 9 Mei 2018

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri

Instagram

Twitter

Facebook