Please wait... X

Berita Megawati Soekarnoputri: “Keluarga Itu Paku Bangsa, Kalau Keluarga Berantakan Bangsa juga Ikut Berantakan”

PDI Perjuangan, 26/Apr/2018

Megawati Soekarnoputri: “Keluarga Itu Paku Bangsa, Kalau Keluarga Berantakan Bangsa juga Ikut Berantakan”

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan arti penting menjaga kesehatan ibu dan anak, kedamaian di dalam keluarga serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. “Keluarga itu adalah paku bangsa, kalau keluarga berantakan bangsa juga ikut berantakan. Perempuan harus mampu mandiri, dapat berpikir objektif, rasional, bisa mendidik dan merawat anak-anaknya,” kata Megawati ketika membuka Pendidikan Khusus Kader Perempuan Nasional (PKKPN) angkatan II  di Wisma Kinasih, Depok, Kamis (5/4/2018).

Megawati menginginkan kader perempuan PDI Perjuangan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni, tidak setengah-setengah dalam memahami sebuah persoalan. Presiden RI ke 5 ini membahas saat wabah penyakit difteri menyerang anak-anak, kemudian Kementerian Kesehatan memasukkannya dalam status luar biasa karena memicu kematian anak.  

“Jadi kalau anak-anak tidak boleh divaksinasasi, apa solusi alternatifnya? Ada yang bisa jawab? Kalau anak tidak diizinkan menerima vaksin, seperti yang saya contohkan itu difteri. Seorang ibu bertanggungjawab kepada kesehatan anaknya. Apa solusi alternatifnya kalau tidak mau disuntik vaksinasi?” tanya Megawati kepada para kader.

Salah seorang kader perempuan utusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan terlihat berdiri, menjelaskan bahwa ia akan memberi kadar gizi yang cukup untuk anaknya. Megawati kemudian menimpali, “Itu betul, tapi bukan solusi. Coba tanyakan lagi kepada dokter Ribka Tjiptaning yang hadir di sini. Meskipun gizi kita sudah baik, tetapi ada yang namanya penyakit tidak bisa dilawan hanya dengan mengandalkan kekuatan badan saja. Itulah maka standarisasi vaksinasi tiga kali, tapi tergantung ada vaksinnya atau tidak. Dulu ada vaksin BCG, vaksin polio dan vaksin lainnya.”

Menurut Megawati, melihat seperti contoh kasus wabah penyakit difteri, penyuluhan kesehatan langsung kepada masyarakat masih sangat diperlukan, begitupun pendidikan politik kepada rakyat dan keduanya bisa berjalan seiring.

“Mengapa harus ada vaksinasi difteri, karena penularannya sangat mudah. Seperti influenza saja, ada bakteri juga virus. Itu virus bisa masuk saat badan kita lemah,” ujar Megawati. Jika para perempuan sudah mengerti, Megawati meminta kader PDI Perjuangan mampu memberi pemahaman kepada perempuan lain yang tidak setuju program vaksinasi maupun Keluarga Berencana (KB). 

Ketua umum PDI Perjuangan menegaskan bahwa UUD 1945 telah menyatakan bahwa seluruh penduduk di Republik Indonesia ini, tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak anak-anak mempunyai hak yang sama. Hak yang sama dalam hidup dan kehidupan. Artinya sama dalam pendidikan, kesehatan, dan hukum. 

“Saya membawa suara buat kaum perempuan Indonesia. Kita mesti perjuangkan hal ini. Saya sudah sering dibully, sudah biasa. Tapi saya yakin sebagai manusia yang juga dilindungi oleh hukum di Indonesia,” tegas Megawati.

Seperti contoh soal steril dalam program KB, menurut Megawati, steril bagi perempuan tidak berlangsung selamanya dan bisa dibuka kembali. Jangan berpikiran steril itu selamanya. “Coba tanyakan kepada Ibu dokter Ribka Tjiptaning,” Megawai meminta Ribka Tjiptaning agar berdiri. Tjiptaning menjelaskan bahwa steril perempuan memang tidak permanen dan bisa dibuka.  

Suami juga harus mau melakukan steril, ini yang namanya equality atau kesetaraan antara istri dengan suami. Seluruh peserta bertepuk tangan, Megawati menyambutnya dengan berseloroh. “Bapak-bapak ini saja bertepuk tangan, hati-hati loh.”

Cara terbaik menjaga kesehatan ibu dan anak adalah melalui program KB, apalagi angka kematian ibu dan masih cukup tinggi. Megawati mengajak agar ibu-ibu hamil dan para suami rajin mendatangi puskesmas atau rumah sakit, agar kesehatan ibu dan bayi bisa terpantau.

Selain itu, Megawati juga membahas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disyahkan semasa dia menjabat Presiden RI. Sebagai kader perempuan PDI Perjuangan yang akan menjadi wakil rakyat, sudah seharusnya piawai berbicara, cerdas dalam berpikir, pengetahuan politik yang mumpuni, dan memahami perundang-undangan yang ada.

“UU Penghapusan KDRT itu hadiah bagi kaum perempuan, sebelumnya susah. Eh saya kok jadi Presiden, ya saya syahkan UU KDRT. Mengapa saya bicara seperti ini? Karena nanti yang jadi anggota DPR dan DPRD itu harus bisa berbicara seperti apa yang saya katakan, ini adalah perintah partai. Seperti Ibu Eva Sundari, beliau konsekuen kalau urusi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sanggup apa tidak menjalankan perintah partai?” tanya Megawati. Serempak kader perempuan menjawab, “Sanggup.”

Megawati juga menanyakan ketegasan sikap, motivasi dan komitmen kader PDI Perjuangan untuk membela kaum perempuan Indonesia dengan kerja keras, bukan hanya mejeng. Kalau sebatas hanya ingin tampil ke hadapan publik sebaiknya mencari di tempat lain. Motivasi tersebut berhubungan dengan generasi milenial saat ini yang cantik dan pintar berdandan. Namun generasi zaman now itu belum mampu menghayati dan menjalankan peran perempuan pejuang, seperti para pahlawan perempuan di zaman lalu.

Sebuah contoh patut dikritisi, menurut Megawati, ada seorang perempuan yang dikenalnya sejak kecil dan biasa bermain ke rumah. Ia menikah dengan anak orang kaya tetapi suaminya tidak memberi uang, semuanya serba dijatah.

“Itu zaman now loh. Saya mikir, gimana perempuan ini? Pertanyaan saya yang hakiki, kalau mengambil lelaki, tentu mimpi terindah adalah suami yang baik, bisa mengayomi istri, dan memelihara anak-anak. Ternyata kenyataan tidak demikian, pasangan itu melakukan tindak kekerasan, tidak memberi uang, dan tidak memelihara anak-anaknya. Namun si perempuan masih menerima laki-laki itu. Bagi saya, maaf sekali lagi maaf ini bukan provokasi, perempuan seperti ini tidak punya harga diri dan tidak masuk dalam konsep hidup saya,” tegas Megawati.

Seorang perempuan, jelas Megawati, harus mandiri dan pintar. Bisa menjadi dokter, insinyur dan profesi lainnya yang meningkatkan derajat perempuan itu sendiri. Sehingga ia mempunyai daya tawar untuk berdiri sejajar dengan suaminya.

PKKPN angkatan II diikuti oleh 125 kader perempuan utusan dari 34 DPD PDI Perjuangan, Badan, dan Sayap Partai. Pendidikan berlangsung hingga hari Minggu, 8 April 2018. (pram)

Instagram

Twitter

Facebook