Please wait... X

Berita PDI Perjuangan Berupaya Bangun Sistem Politik yang Baik

PDI PERJUANGAN, 11/Sep/2017

PDI Perjuangan Berupaya Bangun Sistem Politik yang Baik

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sedang menghimpun pandangan untuk menyusun sistem integritas partai politik. Pertemuan dilaksanakan di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Kamis (31/8). Rombongan KPK dipimpin Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, sementara dari LIPI dipimpin Prof Syamsudin Haris.

Jajaran DPP PDIP dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto, didampingi antara lain Wakil Sekjen Eriko Sotarduga, Kepala Badan Litbang Heri Akhmadi, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Eva Kusuma Sundari, serta para ketua DPP, yakni Trimedya Pandjaitan, Idham Samawi, Nusyirwan Soedjono, Andreas Hugo Pareira, Hendrawan Supratikno, ‎Mindo Sianipar, dan Juliari Batubara.

Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto membeberkan hal-hal yang sudah dilakukan PDI Perjuangan untuk membangun sistem politik yang baik. Semua dibeberkan Hasto, baik dari sisi struktur partai, proses pengkaderan, proses kerja, hingga pendanaan partai. Pihaknya sangat menyadari bahwa partai politik memiliki fungsi penting yang sangat ideal. Namun disadari pula, masih ada gap antara fungsi ideal dan praktik di lapangan.

"Maka itu, proses institusionalisasi partai politik terus dilakukan," kata Hasto.

Untuk menghadapi perilaku korup, PDI Perjuangan menginstusionalisasikan aturan dan peningkatan disiplin anggota partai melalui kaderisasi kepemimpinan politik. PDI Perjuangan memberi sanksi tegas pada kader yang korup. Kader yang berstatus tersangka tak akan pernah dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, menyadari bahwa sistem pemilu juga penting dalam menciptakan negara yang lebih baik dan tingkat korupsi yang rendah. Maka, PDI Perjuangan selalu memperjuangkan sistem pemilu semurah mungkin, yang tak memungkinkan pemilik modal untuk mengontrol proses politik.

"Sebab hal demikian, ujungnya mengganggu kepentingan rakyat," kata Hasto.

Pahala Nainggolan menyatakan pihaknya sedang mengerjakan program yang bekerja sama dengan LIPI agar partai politik (parpol) lebih baik dan berintegritas. KPK menyadari banyak kader parpol yang memegang jabatan penting, sehingga parpol diharapkan bisa membuat kebijakan yang mendorong integritas.

Dia mengaku kaget mendegar paparan pembangunan sistem yang suda‎h dilakukan PDIP, maupun pengalaman yang dihadapi partai itu dalam melaksanakan tugasnya selama ini.

"Terus terang kita kaget banyak instrumen, bahkan seperti disampaikan Pak Hasto, cabang paling kecil pun harus punya anggaran pendapatan dan belanja sendiri. Kita pikir tak seperti itu. Lalu ada sanksi kepada kader. Ternyata sudah diatur," jelas Pahala.

Secara riil, lanjutnya, KPK ingin membantu proses pengkaderan dan perekrutan. KPK akan ikut dengan PDI Perjuangan dalam memperluas sekolah kader dan sekolah calon kepala daerah.

"Kita ingin memasukkan nilai-nilai integritas di sana dan ada beberapa best practice yang kita tahu dari pengalaman di daerah," katanya.

Transparansi Keuangan

Selain itu, KPK juga ingin mendorong transparansi keuangan yang selama ini masih dinilai kurang. Sebab, kenaikan dana bantuan parpol sudah dilaksanakan. Hal itu harus diselaraskan dengan penguatan tata kelola dan integritas.

Untuk penguatan sistem, KPK ingin mendorong perbaikan perekrutan kader dan pelaksanaan kode etik di parpol. ‎

"Di PDI Perjuangan sudah ada pelaksanaan kode etik dimaksud. Namun KPK ingin melihat kesulitan yang dihadapi dalam penegakkannya. Intinya, ini langkah pertama KPK mendekat ke partai. Kita berterima kasih karena PDIP terbuka," kata Pahala.

Syamsudin Haris mengatakan langkah dan kebijakan PDI Perjuangan melebih ekspektasinya. Dia bercerita, pada 2003 LIPI melakukan kajian dan ditemukan bahwa salah satu partai yang cukup baik dalam membuat panduan dalam sistem pengkaderan adalah PDIP.

"Ternyata ini berkembang dengan baik," kata Syamsudin.

Dia melihat ada upaya kuat PDIP dalam menginstitusionalisasikan dirinya. Hal itu penting karena apabila parpol sehat, konskeuensi logisnya adalah demokrasi juga makin sehat.

Dia berharap PDI Perjuangan bisa membantu sepenuhnya kerja KPK dan LIPI membangun sistem integritas partai politik. Dengan sistem integritas ini, diharapkan kehidupan politik bangsa lebih baik, dan tentu saja parpol makin dipecaya publik. "Dan ujungnya tentu saja akan terbentuk pemerintahan yang lebih baik," kata Syamsudin Haris.

‎Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menghargai upaya KPK dan LIPI tersebut. PDIP pun siap mendukung dan memberi ruang dialog. Secara khusus, LIPI diharapkan menjadi jembatan untuk institusionalisasi partai politik.

"Kami sangat concern bila kepercayaan publik ke parpol rendah. Jawabannya hanya melalui proses pelembagaan partai politik. Jadi kami harap ada desain bersama sistem politik yang sesuai konsepsi pembentukan negara ini," ujar Hasto. beritasatu.com

 

Instagram

Twitter

Facebook