Please wait... X

Berita Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Merupakan Perjuangan Kemanusiaan

, 16/Aug/2017

Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Merupakan Perjuangan Kemanusiaan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Saya Muliakan Datin Paduka Seri Rosmah Mansor,

Yang Saya hormati para Pembicara dan Peserta.

Pertama-tama ijinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir dalam seminar yang bertajuk “Jenayah Seksual Kanak Kanak: HENTIKAN !!”. Bagi saya, anak-anak adalah masa depan, dan kesinambungan kehidupan. Tidak hanya itu, sesungguhnya dunia di masa yang akan datang pun berada dalam genggaman anak-anak. Demikian pentingnya tugas mempersiapkan masa depan generasi muda kita. Tugas ini bukanlah menjadi tanggung jawab orang tua semata. Dalam seminar ini saya diminta untuk menyampaikan hal-hal tentang “Kerjasama Rantau ASEAN dalam Membanteras Jenayah Seksual Kanak Kanak”. Secara politik, negara harus hadir dengan kebijakan nyata yang merajut masa depan yang baik dan bermartabat bagi anak-anak kita. Kebijakan negara tersebut bukanlah untuk “menyeragamkan pola pendidikan keluarga”. Pendidikan keluarga memiliki bobot yang sangat penting guna melahirkan anak-anak yang berkarakter. Saya sering mengkhawatirkan adanya kecenderungan pendidikan anak usia dini, yang disusupi berbagai agenda tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman, keadilan dan kemanusiaan. Pendidikan keluarga adalah peletak dasar pendidikan budi pekerti.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia sebagai negara yang merdeka telah memberikan kehidupan yang equal kepada rakyatnya. Dalam konstitusi kami, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, jelas dikatakan pada pasal 28D “setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Frasa “setiap orang” memberi makna siapapun, termasuk juga perempuan dan anak-anak. Amanat konsitusi kami tersebut, senafas dengan Konvensi Hak Anak PBB, yang merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan Indonesia telah mertifikasinya pada pada tahun 1990. Perintah konsitusi inilah yang saya jadikan dasar, ketika dipercaya menjadi wakil presiden dan kemudian presiden kelima Republik Indonesia, untuk meletakkan kaum perempuan dan anak-anak dalam konstruksi bangunan peradaban masa depan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itulah, mengapa saya berjuang melahirkan kebijakan politik guna memastikan hadirnya perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak, termasuk menghadapi persoalan kekerasan.

Saudara-saudara,

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan segala kebesaranNya telah menciptakan Siti hawa, yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Di dalam Al Quran, Surat An Nisa’, ayat satu dinyatakan “Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dari diri yang satu, dan dari padanya Allah mencitpakan istrinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahmi”. Bagi saya, ayat tersebut merupakan pesan bagaimana seharusnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dibangun dengan penuh kasih sayang dan hormat menghormati, bukan saling meniadakan, atau saling mendominasi.

Perempuan adalah makhluk Allah yang diberi anugerah dengan dititipkan janin di dalam rahimnya, hamil 9 bulan, melahirkan dan menyusui. Ikatan bathin antara ibu dan anak adalah hal kodrati yang seharusnya kita jaga. Bagi saya, perlindungan terhadap perempuan adalah juga sekaligus perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan terhadap anak-anak adalah juga perlindungan terhadap perempuan. Saya yakin, tidak ada serorang pun ibu yang tidak tersiksa batinnya, jika melihat anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh kehidupan yang baik. Bahkan, penderitaan sudah pasti dirasakan oleh seorang ibu yang harus berpisah dari anaknya. Tidak ada seorang pun anak, yang dapat bertumbuh kembang dengan baik tanpa kehadiran ibu, perempuan yang melahirkannya. Karena itulah, berbicara mengenai anak-anak, tidak mungkin melepaskannya dari isu tentang Ibu, yang notabene adalah kaum perempuan.

Namun dengan landasan theologis yang begitu dalam, kita melihat bahwa Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menerima kekerasan di ruang privat, maupun ruang publik. Kekerasan yang terjadi, tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, memekerjakan anak pun merupakan bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Oleh sebab itu, pada tahun 2000, dengan penuh keyakinan saya memutuskan untuk meratifikasi konvensi ILO 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, yang kemudian menjadi Undang-Undang di Indonesia. Dua tahun kemudian, 2002, saya memutuskan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saudara-saudara,

DR. Ir. Soekarno, atau yang lebih populer dengan sebutan Bung Karno, Proklamator, Presiden RI pertama dan Bapak Bangsa Indonesia, menegaskan bahwa perempuan adalah ibu peradaban. Beliau menuliskan buku yang menjadi inspirasi perjuangan kaum perempuan, yakni Sarinah. Spirit Sarinah tersebut mengilhami saya untuk tidak berhenti pada ratifikasi Konvensi ILO sebagaimana telah saya jelaskan di atas. Pada tahun 2002 saya menandatangani tiga (3) buah Keputusan Presiden, yaitu: Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selanjutnya, di penghujung jabatan saya sebagai Presiden, saya mensahkan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu ada tiga (3) Keputusan Presiden untuk agenda ratifikasi yang saya tandatangani, yaitu: Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, serta Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, serta Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Tidak hanya itu, konsepsi tentang Rancangan Undang-undang penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pun sudah kami siapkan, dan alhamdulillah, Rancangan Undang-undang tersebut saat ini oleh Pemerintah dan DPR RI disepakati sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas yang sedang dalam proses pembahasan di DPR RI.

Dengan berbagai upaya tersebut, gambaran pentingnya peran kaum perempuan dan anak sebagai cermin peradaban sebuah bangsa saya jalankan dengan penuh kesungguhan. Dalam filsafat nenek moyang kami, ada satu peribahasa yang sangat penting, yakni Surga Ditelapak Kaki Ibu. Ini cerminan local wisdom yang hidup dan tetap relevan dalam era modern seperti ini.

Saudara-saudara sekalian,

Apa penyebab mengapa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi? Problem kemiskinan menjadi salah satu penyebabnya. Demikian halnya, dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Begitu gencarnya ancaman liberalisasi global yang diikuti oleh gencarnya kampanye atas nama sex bebas dan berbagai nilai yang tidak sesuai dengan tradisi dan sistem budaya kita. Hal inilah yang harus diwaspadai. Namun pada saat bersamaan, perenungan yang saya lakukan terhadap tradisi dalam “budaya timur”, nampak adanya budaya feodal dan diskriminatif yang terus dipertahankan. Contoh sederhana, laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga yang berkuasa penuh atas apa yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam rumah. Perempuan terbatas hanya sekedar “pelengkap”. Akibatnya, kalaupun perempuan dapat beraktivitas di ruang publik dia memiliki “beban ganda”, yaitu mengurus rumah dan mencari nafkah. Tak ada pembagian tugas yang berimbang di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak mendapat tempat dengan alasan “budaya kita tidak mengijinkan kekerasan dalam rumah tangga dibuka ke ruang publik, sebab hal tersebut dianggap tabu”. Nilai dan tradisi yang deskriminatif inilah yang harus kita ubah, melalui skenario kebudayaan untuk menjadikan seluruh warga negara setara dan tidak pernah dibedakan atas dasar gender, suku, agama, status sosial dan beragam pembeda lainnya. Bagi kami prinsip dasar kesetaraan warga negara ini menjadi prinsip sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, yang menempatkan setiap warga negara adalah sama.

Saudara-saudara sekalian,

Meskipun sistem hukum dan sistem budaya yang berpihak pada kaum perempuan dan anak dapat kita hasilkan, kunci dari seluruh persoalan tersebut juga terletak pada spirit kaum perempuan itu sendiri. Tanpa adanya spirit juang, tanpa adanya fighting spirit yang percaya pada kekuatan perempuan sendiri, maka berbagai upaya tersebut tidak akan mampu kita jalankan. Hal inilah yang seharusnya juga digelorakan.

Beberapa waktu yang lalu saya menonton film India yang sangat inspiratif bagi kaum perempuan, yakni “Dangal”. Dalam film tersebut bagaimana kehidupan disuatu desa yang masih terkungkung oleh tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan, nampak bagaimana tradisi tersebut dirombak oleh perjuangan Seorang Perempuan yang karena perjuangannya mampu menjadi pegulat tangguh dan berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Itulah syarat pentingnya fighting spirit sebagai modalitas terpenting, bagi bangitnya peran kaum perempuan, termasuk kepemimpinan perempuan dalam politik.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam era globalisasi dan pasar bebas yang terjadi saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan kita bersama, dan kini menjadi persoalan global. Penelitian dari UNICEF pada tahun 2009 telah melansir bahwa ASEAN menjadi tempat subur perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak seperti dari Kamboja ke Thailand, anak perempuan diperdagangkan dari Vietnam ke Kamboja, atau dari Myanmar ke Thailand untuk eksplotasi seksual. Anak laki-laki dari Myanmar diperdagangkan untuk menjadi pekerja kapal di Thailand. UNICEF memberikan peta perdagangan anak dari Indonesia ke Brunei, Australia, Kuwait, Belanda, Jerman dan Austria. Anak-anak dari Filipina diperdagangkan ke Kostarika, New Zeland, Amerika. Anak-anak Thailand diperdagangkan ke Afrika Selatan, Jerman dan Swiss; dari Myanmar ke Pakistan dan Banglades. Belum lagi jika kita menggali persoalan peredaran narkotika internasional yang memanfaatkan perempuan dan anak dalam jejaringnya. Berbagai pihak pun mensinyalir problem kemiskinan menjadi salah satu penyebab praktek-praktek kekerasan terus terjadi dalam berbagai bentuk terhadap perempuan dan anak. Di Malaysia sendiri, tentu kekerasan terhadap anak juga bukan hal yang dapat dianggap remeh. Data Statistik dari Departemen Kesejahteraan Malaysia, seperti dilansir oleh New Straits Times (8/4/2016) menunjukkan ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Malaysia. Jika pada tahun 2010 sebesar 3.257 kasus, maka di tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 4.453 kasus. Saya meyakini, data yang diungkapkan pun baik di Indonesia, Malaysia, maupun negara lain, hanya merupakan “fenomena gunung es”, yang tidak akan mengungkapkan realitas data secara keseluruhan. Penyebabnya bermacam-macam, akses untuk melaporkan, ada anggapan aib bagi keluarga, pihak penegak hukum yang kurang responsif dan tegas, yang masih memiliki perspektif “kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ranah privat” yang tidak bisa tersentuh hukum.

Hadirin yang saya hormati,

Bagi saya, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan. Jelas, kita tidak bisa sendiri-sendiri menghentikannya. Diperlukan kerjasama untuk mengatasi masalah ini dengan melahirkan sistem hukum yang adil bagi perempuan dan anak. Diluar itu, kerjasama antar negara di dalam memberantas “kejahatan kemanusiaan yang terorganisir dengan rapi ini” sangatlah diperlukan. Saya yakin Pemerintahan Malaysia memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga terhadap perempuan pekerja migran dan keluarganya. Saya dengan segala kerendahan hati memohon agar Malaysia dan negara-negara yang menjadi tujuan dari pekerja migran juga memperjuangkan dihentikannya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak yang menjadi bagian dari pekerja migran. Saya berbicara saat ini, juga sebagai ibu dari putra-putri Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran, yang bekerja di dalam rumah, di dalam pabrik-pabrik, sebagai pekerja konstruksi, sebagai anak buah kapal, sebagai pekerja perkebunan dan berbagai sektor lainnya. Saya titipkan mereka untuk menjadi bagian dari perjuangan ini. Saya pun akan selalu ada dalam perjuangan ini, sebab ini adalah masalah kita bersama sebagai “warga dunia”.

Saya juga percaya, bahwa Indonesia dan Malaysia, bersama negara lainnya yang tergabung dalam ASEAN, melihat persoalan ini sebagai bagian dari perjuangan untuk kemanusiaan dan keadilan.

Semoga kita dapat terus melakukan kerjasama regional untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perjuangan ASEAN ini adalah perjuangan bersama bagi pemenuhan hak asasi manusia. Perjuangan ini adalah upaya ASEAN untuk menciptakan dunia tanpa eksploitasi, dunia yang berkeadilan sosial, dunia yang menjadi tempat anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak dengan suka cita dan mempersiapkan masa depan dunia yang gemilang.

Semoga Yang Maha Kuasa, Allah SWT, memberi Rahmat dan Bimbingan kepada kita semua.

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kuala Lumpur Malaysia, 14 Maret 2017

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Presiden Republik Indonesia ke-5

Instagram

Twitter

Facebook